Logo PotretSulsel.com

Polemik Reklamasi CPI, Wahab : Pemprov Sulsel Harus Mengganti Rugi Hak Warga

13 Februari 2018 - 91 views

A A A

Reading Time: 2 minutes
Ket. Foto:
Rapat dengar pendapat (RDP) terkait polemik reklamasi Center Point of Indonesia (CPI), Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Senin (12/2/2018).

POTRETSULSEL, MAKASSAR- Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait polemik reklamasi Center Point of Indonesia (CPI), Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Senin (12/2/2018).

Rapat yang dihadiri Penanggungjawab dan Koordinator Reklamasi CPI Soeprapto, Kepala Biro Hukum Pemprov Sulsel Marwan Mansur, Kasubag Hukum Pemkot Makassar Zulkifli dan Kuasa Hukum PT Mario Indo Land Mudhar dan sejumlah pihak-pihak terkait lainny dipimpin anggota Komisi A DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir.

Usai rapat, Penanggungjawab dan Koordinator Reklamasi CPI, Soeprapto, mengatakan, tuntutan warga merupakan tuntutan sah karena warga merasa punya hak. Atas dasar itu, kata Soeprapto, masyarakat minta kompensasi ke Pemprov Sulsel atas hak-haknya. Tapi itu kan menurut hak warga.

“Kemudian hak menurut pemerintah bagaimana? Menurut pemerintah karena sudah diamankan sejak tahun 2010 lalu, maka hak-hak warga sudah tidak berlaku lagi. Hak masyarakat hak garap,” ungkap Soeprapto di Gedung DPRD Makassar, Senin (12/2/2018).

Menurut Soeprapto, dikeluarkannya surat Wali Kota Makassar tahun 2010 kepada Camat Mariso dan Camat Tamalate, maka tahun 2013 ketika CPI mulai melakukan reklamasi, hak garap masyarakat sudah dinyatakan gugur.

“Kemudian kalau hak-hak masyarakat memang sah, melalui penetapan pengadilan, maka kita akan melakukan pembayaran. Kita tidak akan berhenti bekerja disana karena itu tanah bebas. Investor juga memperoleh izin dan kita minta diselesaikan cepat. Batas waktu kan jelas,” tambah Soeprapto.

Alasannya harus dikerjakan cepat, kata Soeprapto, di atas 157 lahan reklamasi pantai, ada sekitar 50 heklar akan jadi aset pemerintah. “Jadi kita tidak akan berhenti kerja disana,” ujar Soeprapto.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir, menegaskan, pihak CPI dan Pemprov Sulsel keliru. Menurutnya, surat Wali Kota Makassar tahun 2010 itu tidak bisa menggugurkan hak garap terhadap penduduk Kota Makassar.

“Surat wali kota itu lebih pada penekanan kepada internalnya untuk tidak mengeluarkan surat izin baru. Seperti IMB atau izin apa pun. Jadi kalau penjelasan Pemprov Sulsel bahwa rentang 2010 sampai 2013 itu tanah negara kosong itu keliru. Tidak boleh seperti itu,” tegas Sekretaris DPD II Partai Golkar Makassar ini.

Wahab mengaku sangat yakin jika hak garap masyarakat masih berlaku. Soal PT Mariso Indo Land mengambil alih hak garap masyarakat, Wahab menegaskan hal itu biasa saja karena itu cuma pengalihan kuasa saja. Bukan pengalihan hak garap.

“Surat wali kota itu tidak boleh mencabut hak garap warga Makassar. Surat wali kota hanya memerintahkan kepada camat untuk mengamankan wilayah. Jadi Pemprov harus barbaik hati untuk mengganti rugi hak warga Makassar,” tegas Wahab. (*)

Reporter: Zhoel
Editor: Eno’
Tags: ,

Categorised in: ,


© PotretSulsel.com 2018 - Powered By: Anak Daeng