MENU

Publik Berhak Tahu, KPU Sulsel Didesak Merilis Daftar Pendukung IYL-Cakka

Desember 6, 2017 6:13 pm - 562 views
Ket. Foto:
Diskusi politik mengangkat tema Peluang dan Tantangan Calon Perseorangan di Pilgub Sul-Sel 2018 Jalan Boulevard, Makassar, Rabu (6/12/2017).

POTRETSULSEL, MAKASSAR – KPU Sulsel yang akan segera menggelar verifikasi faktual berkas dukungan pasangan calon (paslon) perseorangan pada tanggal 12-25 Desember, didesak untuk merilis daftar nama pemilik KTP yang disetor oleh paslon.

Diketahui, KPU Sulsel hanya menerima satu berkas dukungan calon perseorangan yakni pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) dan telah dinyatakan lolos administrasi dan bersyarat untuk dilakukan verifikasi faktual.

“Kami minta KPU mempublish nama-nama yang ikut bertandatangan atau menyerahkan KTP dukungan untuk bakal calon independen. Agar masyarakat dapat mengikuti tahapan ini serta dapat mengawal kebenaran dukunga tersebut,” ujar Baso salah satu peserta diskusi politik yang mengangkat tema Peluang dan Tantangan Calon Perseorangan di Pilgub Sul-Sel 2018 Jalan Boulevard, Makassar, Rabu (6/12/2017).

Sementara peserta diskusi lainnya Rachmat Anzari mengungkapkan, meskipun misalkan KPU tidak memiliki tahapan seperti itu (mempublish) dukungan independen, namun publik berhak untuk mengetahui.

“Dukungan KTP warga ke bakal calon independen bukan dokumen rahasia negara, apalagi publik dilindungi oleh regulasi hak kebebasan memperoleh informasi,” ujar Rachmat yang ditemui usai diskusi tersebut.

Jika nama-nama tersebut dipublish menurut Rachmat justru akan sangat memudahkan untuk melakukan verifikasi, dalam artian masyarakat bisa lebih pro aktif terhadap informasi tersebut.

Lanjut Rachmat mengungkapkan, problem kedua yang akan dialami KPU yakni jangka waktu verifikasi yang sangat mepet yakni 14 hari. Pertanyaannya, apakah secara kuantitas dan kualitas penyelenggara mampu melakukan verifikasi faktual tersebut?

“Kita coba ambil simulasi, misalkan dukungan terhadap IYL-Cakka dari Gowa sekitar 200 ribu, maka kita bisa simulasikan misalkan setiap desa di tugaskan 3 PPS atau petugas, berarti 3×167 desa= 501 orang petugas,” ujarnya.

“Berarti penjumlahannya 200.000 KTP dibagi 501 orang petugas dibagi 14 hari maka hasilnya 28 KTP, artinya setiap petugas memiliki beban kerja verifikasi faktual setiap hari sebanyak 28 orang harus diverifikasi. Nah apakah dengan target tersebut. idealisme atau integritas petugas masih bisa di percaya?,” jelas Rachmat.

Reporter: Andih
Editor: Eno’
Tags: ,


BERANDA
NASIONAL NEWS PENDIDIKAN SPORT
POLITIK AGAMA TEKNO OPINI